Pemerintah Wajib Berhenti Ciptakan Aplikasi Baru: Sindiran Pedas Jokowi

SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia (Foto: www.menpan.go.id/)

XYZonemedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengkritik maraknya pembuatan aplikasi di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.

Saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology Indonesia dengan nama INA Digital di Istana Negara pada Senin (27/5/2024), Jokowi menyoroti kehadiran lebih dari 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di tingkat pemerintahan pusat hingga kabupaten.

Masalah Proliferasi Aplikasi

Jokowi menyebut bahwa banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga justru mempersulit birokrasi. “Ada kementerian yang bahkan memiliki lebih dari 5000 aplikasi. Saking kreatifnya,” ujar Jokowi dengan nada sindiran.

Menurutnya, kehadiran aplikasi-aplikasi ini tidak terintegrasi dan banyak yang tumpang tindih, sehingga tidak mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Yang seharusnya menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” jelasnya.

Kritik Terhadap Pengeluaran Anggaran

Jokowi juga menyinggung anggaran yang besar untuk pembuatan aplikasi baru. “Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru. Satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan, karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tegas Jokowi.

Dia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang memiliki sekitar 400 aplikasi. “Bayangkan, satu kementerian 400 aplikasi. Saya enggak akan tanya yang lain karena kalau tanya pasti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5000, saya enggak tunjukin di kementerian mana. Saking kreatifnya,” katanya.

Kebijakan Penghentian Pembuatan Aplikasi Baru

Jokowi menegaskan bahwa mulai tahun ini, pemerintah harus berhenti membuat aplikasi dan platform baru. “Mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membuat platform-platform baru. Stop!” serunya.

Kritik ini dilandasi oleh fakta bahwa setiap aplikasi baru yang dibuat akan memerlukan instalasi dan pengisian data ulang, yang justru memperlambat proses pelayanan publik. “Untuk layanan pajak aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri. Semua kalau sudah ada yang baru, ada yang baru lagi. Apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi. Ini yang kita stop,” tutupnya.

Jokowi berharap dengan kebijakan ini, pemerintah dapat lebih fokus pada integrasi dan pemanfaatan aplikasi yang sudah ada, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. ***