XYZonemedia.com - Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahadiansah, menekankan pentingnya pemerintah memastikan. Yakni tidak ada keterl
XYZonemedia.com – Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahadiansah, menekankan pentingnya pemerintah memastikan. Yakni tidak ada keterlibatan uang dalam gim simulasi online yang sering dijadikan taruhan oleh masyarakat.
Menurutnya, regulasi yang menetapkan batas usia minimal 18 tahun untuk bermain gim dengan unsur taruhan. Namun tanpa keterlibatan uang, merupakan langkah penting.
Namun, yang lebih penting adalah memastikan tidak adanya keterlibatan uang dan bahwa permainan tersebut sesuai dengan norma sosial, agama, dan kesusilaan yang berlaku.
Prof. Trubus juga menyoroti potensi judi online dengan gim simulasi. Dan menekankan bahwa negara perlu menetapkan batasan usia untuk mencegah remaja bermain gim yang tidak sesuai.
Namun, pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan, baik oleh pemain maupun platform penyedia.
Dia mengacu pada kasus Higgs Games Island (HGI) sebagai contoh, di mana fitur “Kirim” telah disalahgunakan oleh beberapa individu.
Namun, tindakan yang diambil oleh HGI, seperti menghapus fitur tersebut di wilayah Indonesia dan membatasi IP Indonesia. Yakni pada versi globalnya, menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi platform mini-game yang legal dan beragam di Indonesia.
Menurut Prof. Trubus, peraturan yang dikeluarkan pemerintah sangat baik untuk memberikan batasan yang jelas antara platform judi online dan gim simulasi kartu.
Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami perbedaannya dan tidak terjebak dalam aktivitas perjudian.
Psikolog dan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Wahyu Aulizalsini A, M.Psi, menambahkan bahwa bermain gim online memiliki banyak manfaat, seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi stres jika dimainkan dengan santai.
Namun, dia juga mengingatkan pentingnya mengontrol diri di era digital yang makin masif untuk mencegah timbulnya rasa kecanduan.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tindakan proaktif dengan memblokir sekitar 1,5 juta situs terkait perjudian.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan gim berdasarkan usia pengguna dan konten yang berpotensi merugikan.
COMMENTS