XYZonemedia.com - Jakarta, 24 Juni 2024 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan
Keterangan Pers Menko Ekonomi Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani (Foto: https://www.ekon.go.id/)
XYZonemedia.com – Jakarta, 24 Juni 2024 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah dengan tim presiden dan wakil presiden terpilih telah bertemu untuk membahas kondisi perekonomian terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, termasuk membahas Program Makan Bergizi Gratis bagi siswa sekolah.
Program Sosial dan Pendidikan
Pemerintah telah mencairkan Rp14,2 triliun untuk 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Rp22,3 triliun telah dibayarkan untuk kartu sembako yang diberikan kepada 18,7 juta kelompok penerima manfaat. Program pendidikan juga mendapat perhatian dengan pencairan Rp7,1 triliun untuk 9,5 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar, dan Rp6,7 triliun untuk 813,7 ribu mahasiswa dalam Program Kartu Indonesia Kuliah.
Jaminan Kesehatan dan Subsidi Energi
Pemerintah juga membayar premi BPJS Kesehatan untuk 96,7 juta peserta sebesar Rp19,3 triliun. Subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik tetap dijaga, dengan total pengeluaran mencapai Rp33,4 triliun. Bantuan lainnya termasuk beras, alat pertanian, subsidi pupuk, dan subsidi bunga untuk 2 juta debitur UMKM, total pengeluaran hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp640,9 triliun.
Stabilitas APBN dan Pengelolaan Keuangan
Dalam menghadapi tekanan global, APBN 2024 dirancang untuk menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal. Langkah-langkah seperti automatic adjustment, pengendalian penarikan pinjaman luar negeri, dan penerbitan surat berharga negara dilakukan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dan telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang juga mendukung komitmen ini.
Persiapan RAPBN 2025
Pemerintah mulai menyusun RAPBN 2025 yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintahan baru. Pembahasan RAPBN 2025 dimulai dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada 24 Juni. Sidang paripurna untuk pengesahan laporan Panja akan diadakan pada 9 Juli. Dalam penyusunan RAPBN 2025, perhatian utama adalah kesinambungan program dan stabilitas fiskal, dengan defisit tetap dijaga di bawah 3%.
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal
Kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai postur 2025 mencakup pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar Rp15.300-Rp15.900, suku bunga 6,7-7,2%, dan harga minyak $75-$85 per barel. Target lifting minyak adalah 600 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,3-1,47 juta barel per hari. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8%, kemiskinan ekstrem 0%, dan rasio gini 0,379-0,382.
Program Prioritas Pemerintah Baru
Pemerintah baru akan melanjutkan program prioritas seperti SDM unggul, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, ekonomi kreatif, pertahanan dan keamanan, kemandirian pangan, serta demokrasi dan hak asasi manusia. Program makan bergizi gratis juga akan dimulai dengan alokasi anggaran Rp71 triliun untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo pada 2025.
Koordinasi dengan Pemerintahan Baru
Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan dengan koordinasi yang erat antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan baru. Seluruh siklus dan pembahasan disinkronkan untuk memastikan tidak ada celah dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disepakati. RAPBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus, dengan fokus pada kesinambungan dan stabilitas fiskal. ***
COMMENTS