XYZonemedia.com - Kecelakaan bus pariwisata di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu petang (11/5) yang menewaskan sebelas orang, menyisa
Ilustrasi kecelakaan bus. (Foto: pexels-ian-panelo)
XYZonemedia.com – Kecelakaan bus pariwisata di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu petang (11/5) yang menewaskan sebelas orang, menyisakan pertanyaan serius dan sederet fakta terkait keselamatan transportasi darat.
Beberapa fakta yang dihimpun redaksi XYZone media turut mengungkapkan potret kekurangan dalam pengawasan armada transportasi di Tanah Air kita.
Tidak Memiliki Izin Angkutan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi bahwa bus yang mengalami kecelakaan tersebut tidak memiliki izin angkutan,
“Adapun pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan,” kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aznal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (11/5) malam.
Hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat menunjukkan bahwa status lulus uji berkala bus bernomor polisi AD 7524 OG tersebut telah kedaluwarsa sejak Desember 2023.
Baca juga : Tragedi Kecelakaan Bus di Ciater Subang: Korban Tewas 11 Orang, 10 Orang Warga Depok
“Dan status lulus uji berkala telah kadaluwarsa sejak 6 Desember 2023,” ujar Aznal.
Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pengawasan dan pemeliharaan armada transportasi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan penumpang.
Diduga Akibat Rem Blong
Pihak Kemenhub turut menduga bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh rem bus yabg blong, sehingga laju bus tidak bisa dikendalikan.
Baca juga : Terlibat Narkoba, Bintang Preman Pensiun Epy Kusnandar Ditangkap Polisi
Bus yang mengangkut rombongan siswa tersebut tiba-tiba oleng ke arah kanan, menabrak sepeda motor di jalur berlawanan, dan akhirnya terguling.
Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan ini.
Namun, selain investigasi, langkah preventif juga perlu ditingkatkan. Kemenhub mengimbau perusahaan otobus (PO) dan pengemudi untuk secara rutin memeriksa kondisi armada, memastikan pendaftaran izin angkutan, serta melakukan uji berkala kendaraan.***
COMMENTS